Sudah Tak Layak, Pemkab Cari Alternatif Pengganti Pelabuhan Tanjung Redeb

  • Whatsapp

TANJUNG REDEB-Kondisi Pelabuhan Tanjung Redeb sudah kelebihan kapasitas. Susunan kontainer bahkan sudah empat tingkat. Berada di pusat kota juga menyebabkan Pelabuhan Tanjung Redeb sangat tidak layak.

Pemkab Berau berupaya mencari solusi agar Pelabuhan Tanjung Redeb dapat segera direlokasi ke tempat yang lebih layak. Salah satu alternatif bisa digunakan adalah pelabuhan Mantaritip. Pelabuhan yang sudah 10 tahun berdiri itu cukup menjanjikan untuk menjadi lokasi pelabuhan bongkar muat pada masa mendatang.

Bacaan Lainnya

Jumat pagi, Bupati Sri Juniarsih bresama Wakil Bupati Gamalis didampingi Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Perhubungan mendatangi Pelabuhan Mantaritip yang ada di Kampung Pilanjau, Kecamatan Sambaliung tersebut.

“Kedatangan kami ini tentu ada sangkutannya dengan pelabuhan peti kemas di Tanjung Redeb. Tapi kalau Mantaritip juga masih lama rampungnya dan di Tanjung semakin over. Tentu kita harus segera mengambil antisipasi lagi,” kata Wakil Bupati Gamalis setelah melihat Pelabuhan Mantaritip, Jumat, 30 Juli 2021.

Dari laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, butuh waktu empat tahun lagi untuk bisa menghubungkan jalan dari Mantaritip menuju Limunjan sepanjang 34 kilometer itu. Dengan estimasi biaya Rp 890 miliar, jumlah tersebut di luar pembangunan Jembatan Kelay 3 yang nanti juga membutuhkan biaya Rp 400 miliar.

Semua pembiayaan pembangunan jalan pendekatnya dibiayai oleh anggaran Bankeu dan DAK. Gamalis bersama bupati sengaja datang ke Pelabuhan Mantaritip dan jalan pendekat dalam rangkaian melihat sejauh mana serapan dana dan progres ke depannya.

“Karena masih sangat lama dan kita butuh segera, harus ada pelabuhan lain selain di sini atau di Tanjung Redeb. Atau bahkan kalau ada pihak swasta yang ingin berinvestasi membangun pelabuhan dengan cepat lebih baik,” bebernya.

“Besarnya biaya pembangunan infrastruktur Pelabuhan Mantaritip ini bahkan bila dikumpulkan anggarannya dapat membangun dua rumah sakit tipe B,” tambahnya.

Di sisi lain, Pelabuhan Mantaritip bukan wewenang daerah dalam pembangunan maupun kelanjutannya karena di bawah Kementerian Perhubungan. Kondisi itu juga akan memperpanjang proses penyelesaian pelabuhan tersebut, meskipun telah dibangun sejak tahun sejak 2009.

Sampai 2021 ini total anggaran yang sudah terserap untuk pembangunan jalan pendekat dari Limunjan menuju Mantaritip mencapai Rp 150 miliar.

“Semoga saja ada pihak swasta yang bisa memberikan solusi terkait keberadaan pelabuhan Tanjung Redeb yang semakin tidak layak,” tandasnya. (*)

Editor: Bobby Lalowang

Pos terkait